Mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) di seluruh Indonesia. Program yang dilakukan setiap 10 tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 triliun.
“Sekitar Rp3 triliun adalah total anggaran yang kita miliki untuk 514 satuan kerja (satker) dari pusat provinsi dan kabupaten/kota,” kata Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto, usai Apel Siaga Sensus Pertanian 2023 di Kantor BPS, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/5).
Atqo menjelaskan bahwa penggunaan anggaran terbesar adalah untuk membayar petugas lapangan yang akan melakukan pencacahan data.
Dia menyebutkan bahwa ada sekitar 196 ribu petugas lapangan yang akan dipekerjakan untuk mengumpulkan data yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Paling banyak anggaran digunakan untuk membayar honor petugas karena ada 196 ribu petugas lapangan,” kata Atqo.
Petugas lapangan ini adalah pekerja kontrak BPS yang akan dipekerjakan selama 1 hingga 2 bulan. Masing-masing petugas akan mendapatkan honor mulai dari Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan.
“Honor petugas akan bervariasi tergantung pada durasi kontrak kerja, yaitu selama 1 atau 2 bulan, dan juga berdasarkan daerah tugas. Gaji ini berkisar antara Rp3 juta hingga Rp4 juta tergantung pada lokasi tugasnya,” ungkapnya.
Tak hanya mendapatkan gaji, petugas lapangan Sensus Pertanian 2023 ini nnatinya juga akan mendapatkan berupa jaminan keselamatan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.
Hal ini dilakukan sebagai langkah pengamanan terhadap risiko yang mungkin terjadi selama tugas mereka.
“Kami memberikan asuransi keselamatan kerja kepada petugas selama menjalankan tugas mereka. Meskipun kami berdoa agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, namun kami mengasuransikan mereka untuk berjaga-jaga,” ujar Atqo.
Tidak hanya itu, BPS juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan para petugas lapangan selama menjalankan tugas mereka.
Atqo menyatakan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri selama Sensus Pertanian berlangsung.
“Kami bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan aparat keamanan, termasuk Panglima TNI dan Kapolri, untuk berkolaborasi dalam menjaga keamanan para petugas lapangan. Kami mengikuti rekomendasi mereka dalam menjalankan sensus ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 di Istana Negara, Jakarta, pada 15 Mei lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan bagian penting yang melibatkan kehidupan banyak orang.
Oleh karena itu, Kepala Negara mendorong adanya akurasi data ST2023 sebagai dasar untuk menyusun kebijakan yang tepat di bidang pertanian.
Dengan demikian, Sensus Pertanian 2023 akan memberikan fondasi yang kuat bagi perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor pertanian Indonesia.
Komentar