Mentan Amran Bongkar Anomali Harga Telur, Dapur MBG Diduga Beli di Bawah Acuan Rp26.500 per Kg

wartanionline.com — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti anomali harga telur ayam yang merugikan peternak sekaligus membebani konsumen. Ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membeli telur dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, di bawah harga acuan yang diminta pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram.

Amran mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, agar dapur MBG mematuhi ketentuan pembelian telur tersebut. Namun, ia menyebut masih ada pihak yang tidak mengikuti arahan.

“Kami sudah turun. Pertama, MBG kami meminta telur beli Rp26,5 ribu. Kami sudah bicara langsung Kepala Badan Gizi Nasional, Pak Sudaryono. Beliau hebat, beliau sudah mengirim surat edaran tapi ada yang tidak patuh,” kata Amran kepada wartawan di PT Widodo Makmur Unggas, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul, Kamis (15/10/2026).

Menurut Amran, pemerintah telah kembali membahas persoalan tersebut setelah menemukan laporan pembelian telur dengan harga di bawah acuan. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut perlu ditindaklanjuti agar tidak semakin menekan pendapatan peternak.

“Kami bicara lagi kemarin, ternyata ada tidak patuh membeli, tetap dibeli dengan murah, Rp20 ribu, Rp21 ribu. Itu tidak boleh terjadi, nanti satgas turun. Ini tidak benar,” tegasnya.

Amran menjelaskan, kunjungannya ke Gunungkidul bertujuan menelusuri penyebab ketidakwajaran harga telur dari tingkat peternak hingga konsumen. Ia menduga terdapat praktik perantara yang tidak sehat dan kemungkinan permainan mafia dalam rantai distribusi.

Pemerintah, kata dia, telah menyurati Kapolri untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.

“Kenapa ke sini? Karena kami ingin melihat dari hulu ke hilir prosesnya. Karena terjadi anomali, peternak teriak karena harga telur ayam harganya Rp20 ribu hingga Rp21 ribu,” ujar Amran.

Ia menyoroti kondisi ketika peternak menerima harga relatif rendah, sementara konsumen justru menghadapi harga jual yang lebih tinggi di tingkat pengecer.

Amran menyebut pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) telur ayam sebesar Rp30.000 per kilogram dan daging ayam sebesar Rp40.000 per kilogram. Namun, menurut dia, masih ditemukan penjualan telur kepada konsumen seharga Rp36.000 per kilogram dan daging ayam mencapai Rp46.000 per kilogram.

“Sehingga dua-dua berteriak (produsen dan konsumen). Artinya ada middleman yang tidak sehat, ada mafia yang bermain. Insyaallah kita beresin. Pak Kapolri sekarang pergerakannya cepat,” ucapnya.

Meski demikian, dugaan adanya praktik mafia tersebut masih perlu dibuktikan melalui penelusuran dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Pertanian berencana mengerahkan satuan tugas (satgas) guna memeriksa rantai pasok dan memastikan perdagangan berjalan sesuai ketentuan.

Amran menegaskan pengawasan akan dilakukan dari tingkat bawah hingga hilir untuk mengidentifikasi pihak yang menyebabkan ketidakwajaran harga.

Ia juga mengingatkan bahwa praktik distribusi yang merugikan peternak dapat berdampak luas terhadap keberlangsungan usaha peternakan nasional.

“Sekali lagi, jangan ada yang nakal. Dari rantai pasok ini kami cek dari bawah. Nanti setelah itu, kami simpulkan, satgas turun mengecek satu-satu. Tidak ada boleh tersakiti, terutama peternak kita. Peternak kita 4,8 juta orang. Ini harus dijaga, ini harus kita jaga bersama,” katanya.

Menurut Amran, pengawasan harga dan distribusi menjadi penting untuk memastikan peternak memperoleh harga yang layak, sedangkan masyarakat tetap dapat membeli kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.

Selain pengawasan distribusi, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperbaiki kondisi harga telur ayam di tingkat peternak.

Pertama, pemerintah meminta dapur MBG membeli telur dengan harga Rp26.500 per kilogram. Permintaan tersebut diharapkan membantu meningkatkan penyerapan telur dan memberikan kepastian pasar bagi peternak.

Kedua, pemerintah mendorong percepatan penyaluran pakan melalui Bulog, khususnya pakan dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Ketiga, pemerintah mengoptimalkan peran ID FOOD dalam menyediakan pakan dengan harga yang lebih terjangkau. Amran menyebut harga pakan yang disediakan ID FOOD mencapai Rp8.630, sedangkan harga di luar program tersebut dapat berada pada kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000.

“Sedangkan di luar harganya Rp10.000, Rp12.000. Itulah tujuan pemerintah dengan kehadiran ID FOOD dan ini menguntungkan peternak,” pungkasnya.

Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menekan biaya produksi peternak sekaligus memperbaiki keseimbangan harga di sepanjang rantai pasok.

Amran turut menyoroti persoalan serupa pada komoditas beras dan minyak goreng. Ia mengatakan masih ditemukan produk pangan yang menurut pemerintah seharusnya dijual dengan harga tertentu, tetapi dipasarkan jauh di atas harga yang ditetapkan.

“Begitu juga beras, begitu juga minyak goreng. Kita harus awasi, kita harus perketat. Kenapa? Ini adalah barang disubsidi pemerintah, pakan disubsidi, pupuk disubsidi, terutama beras, ada fortifikasi. Harganya harusnya Rp13.500 dijual Rp56.000, Rp40.000, Rp30.000. Ini sangat tidak sehat. Nah, ini kita akan perbaiki,” kata Amran.

Pemerintah, lanjutnya, akan memperketat pengawasan untuk memastikan kebijakan subsidi dan intervensi harga benar-benar memberikan manfaat kepada produsen maupun konsumen.

Persoalan harga telur menjadi perhatian karena melibatkan kepentingan peternak, pelaku distribusi, program MBG, dan masyarakat sebagai konsumen. Pemerintah berharap penelusuran rantai pasok serta penyaluran pakan dengan harga terjangkau dapat membantu memperbaiki kondisi pasar.

Melalui langkah tersebut, Kementerian Pertanian menargetkan terciptanya distribusi pangan yang lebih sehat, harga yang lebih wajar, serta perlindungan terhadap keberlangsungan usaha jutaan peternak di Indonesia.