118 Badan Eksekutif Mahasiswa dan Mentan Amran Bertemu Berdialog Program Prioritas Pemerintah

wartanionline.com, Jakarta — Sebanyak 118 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari seluruh Indonesia bertemu langsung dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk membahas berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari program pembangunan pertanian, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), hingga capaian dan transformasi besar sektor pertanian nasional, dalam dialog terbuka yang berlangsung dinamis dan penuh antusiasme, Rabu (6/5/2026).

Pertemuan ini menjadi ruang strategis pertukaran gagasan antara pemerintah dan generasi muda. Sejak awal diskusi, suasana berlangsung hidup dengan partisipasi aktif mahasiswa dari berbagai daerah yang menyampaikan pertanyaan kritis, masukan, hingga laporan langsung dari lapangan. Forum bahkan beberapa kali diwarnai teriakan lantang “Hidup Pak Mentan!”, “Hidup Mahasiswa!”, dan “Merdeka!” yang mencerminkan semangat, keberanian, serta keterlibatan tinggi mahasiswa dalam mengawal pembangunan sektor pertanian dan kebijakan publik secara luas.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi sikap kritis mahasiswa yang dinilainya konstruktif dan menjadi energi penting bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. “Saya salut pada BEM, mahasiswa yang hadir hari ini. Cukup kritis tapi konstruktif. Bukan fitnah, kritis tapi konstruktif. Dan ini sangat bagus kita bangun komunikasi seperti ini,” kata Mentan Amran.

Dalam dialog tersebut, Mentan Amran secara terbuka memaparkan berbagai program prioritas Presiden Prabowo yang tengah dijalankan pemerintah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa karena berfungsi sebagai offtaker bagi hasil produksi petani dalam negeri.

118 Badan Eksekutif Mahasiswa dan Mentan Amran Bertemu Berdialog Program Prioritas Pemerintah. (Sumber Humas Polbangtan Gowa)

“MBG ini jangan dilihat berdiri sendiri. Ini menjadi offtaker bagi 160 juta petani Indonesia. Ekonomi desa bergerak, pasar hidup, dan anak-anak kita ke depan lebih cerdas karena gizinya terpenuhi,” jelasnya.

Selain itu, penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk membangun ekonomi berbasis desa yang kuat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa rantai pasok pangan tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan nilai tambah maksimal bagi petani sebagai pelaku utama.
“Selama ini komoditas pertanian harus melalui 8 tahap untuk sampai ke konsumen, sementara dengan Kopdes nantinya memutus rantai yg selama ini dinikmati middleman hingga 336 trilliun per tahun,” tegas Mentan Amran.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran juga memaparkan berbagai capaian strategis sektor pertanian yang disebutnya berbasis data dan telah diverifikasi oleh berbagai lembaga nasional maupun internasional. Ia menegaskan bahwa dalam periode terakhir, Indonesia berhasil memperkuat kemandirian pangan dengan capaian swasembada pada sejumlah komoditas utama, sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor. Produksi pangan nasional, khususnya beras, mengalami peningkatan signifikan yang berdampak langsung pada penguatan cadangan pangan nasional.

“Stok kita beras tertinggi selama merdeka, 5 juta ton lebih. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dulu hanya sekitar 2,6 juta ton, sekarang sudah di atas 5 juta ton,” tegasnya.

Capaian tersebut tidak hanya mencerminkan keberhasilan peningkatan produksi, tetapi juga penguatan sistem logistik dan cadangan pangan pemerintah yang kini berada pada level paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia. Di tengah tekanan global seperti krisis pangan dan gangguan rantai pasok, Indonesia justru mampu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memastikan ketersediaan stok dalam negeri.

Mentan Amran juga menjelaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar pernyataan, tetapi didukung data yang jelas. Menurut standar Food and Agriculture Organization (FAO), sebuah negara disebut swasembada pangan jika impor pangan pokoknya tidak lebih dari 10 persen dari total kebutuhan nasional. Artinya, swasembada tidak harus tanpa impor sama sekali, selama masih di bawah batas tersebut.

Pada periode 2025–2026, Indonesia mencatat impor pangan hanya kurang dari 5 persen dari total kebutuhan 11 komoditas utama, atau jauh di bawah batas yang ditetapkan FAO. Produksi dalam negeri mencapai 73,7 juta ton, sementara kebutuhan nasional sekitar 68,7 juta ton, dan impor hanya 3,5 juta ton, terutama untuk komoditas seperti kedelai, bawang putih, dan daging ruminansia.

Khusus untuk beras, Indonesia tidak melakukan impor beras medium sepanjang 2025. Produksi beras nasional menurut BPS mencapai 34,69 juta ton dan sesuai prediksi FAO dan USDA. Ini menunjukkan bahwa untuk komoditas paling strategis tersebut, Indonesia telah benar-benar swasembada. Dengan capaian ini, Indonesia dinilai sudah memenuhi kriteria swasembada pangan menurut standar FAO.

Dari sisi kesejahteraan petani, indikator Nilai Tukar Petani (NTP) juga menunjukkan tren positif dan berada pada level tertinggi sebesar 125,45 di Februari 2026, yang mencerminkan meningkatnya daya beli dan kesejahteraan petani. Hal ini didorong oleh berbagai kebijakan prorakyat, termasuk penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen yang disebut sebagai yang pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia.

“Pupuk subsidi turun 20 persen. Ini tidak pernah terjadi selama republik ini merdeka. Di saat dunia kekurangan pupuk dan harga naik, di Indonesia justru turun,” ujar Mentan Amran.

Kinerja sektor pertanian juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. BPS mencatat sektor pertanian menyumbang 12,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi salah satu penopang sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026.

Selain itu, ekspor komoditas pertanian menunjukkan tren peningkatan yang kuat, sementara impor berhasil ditekan, sehingga memperkuat neraca perdagangan dan posisi Indonesia di pasar global. Berdasarkan data BPS tentang ekspor segar dan olahan Januari-Desember 2025, nilai ekspor naik 28,26 persen atau naik sebesar Rp166,71 triliun. Sementara itu, nilai impor turun 9,66 persen atau turun sebesar Rp41,68 triliun.

“Produksi kita naik, ekspor meningkat tajam, impor kita tekan. Artinya fondasi pertanian kita semakin kuat,” tegasnya.

Dari sisi harga, di tengah inflasi April 2026 yang tercatat sebesar 0,13 persen secara bulanan, penurunan harga sejumlah komoditas pangan justru menjadi penahan utama laju kenaikan harga. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat memberikan andil deflasi sebesar 0,06 persen, didorong turunnya harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai.

Mentan Amran melanjutkan bahwa transformasi sektor pertanian juga terus didorong melalui hilirisasi komoditas strategis seperti sawit, kakao, kopi, dan kelapa yang memberikan nilai tambah besar bagi perekonomian nasional. Program hilirisasi ini membuka peluang investasi hingga ratusan triliun rupiah serta menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah. Pemerintah juga terus mendorong modernisasi pertanian melalui mekanisasi, penggunaan benih unggul, serta optimalisasi lahan yang terbukti mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi secara signifikan.

Di sisi lain, Mentan Amran menegaskan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum di sektor pertanian sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola yang bersih dan berintegritas. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah ada puluhan tersangka dalam berbagai kasus, termasuk mafia pupuk dan praktik ilegal lainnya.

“Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian sudah 76 tersangka. Bahkan ada pejabat eselon II yang kita pecat dan penjarakan. Ini uang negara, tidak boleh disalahgunakan,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, mahasiswa juga menyampaikan langsung sejumlah temuan di lapangan, seperti dugaan distribusi pupuk bermasalah dan peredaran bawang ilegal dari Sumatera Utara. Menanggapi laporan tersebut, Mentan Amran langsung merespons cepat dan memastikan tindak lanjut melalui jalur hukum, sekaligus menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang bagi praktik mafia dalam sektor pangan.

Dialog juga berkembang ke berbagai isu strategis lainnya, di antaranya gagasan besar untuk kemandirian pangan dan energi di setiap pulau di Indonesia. Mentan Amran mengungkapkan bahwa kemandirian pangan dan protein telah diraih, ke depan Indonesia terus mengakselerasi program untuk kemandirian energi, yaitu bieodesel (B5) dan bioethanol (E20). Kemandirian energi ini didukung dengan pengembangan biodiesel, hilirisasi sawit, hingga pemanfaatan lahan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional yang disebut dapat mencapai ratusan hingga ribuan triliun rupiah ke depan.

Mentan Amran juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sektor pertanian dengan membuka akses seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk melihat langsung kondisi di lapangan, termasuk gudang dan stok pangan nasional.

“Kami buka apa adanya. Tidak usah ditutup-tutupi. Silakan mahasiswa lihat langsung, bertanya langsung. Kita bangun kepercayaan dengan data,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas generasi, termasuk peran aktif mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan.

“Negara ini tidak bisa kita bangun sendiri. Harus kolaborasi. Mahasiswa kita libatkan, kita gandeng bersama. Ini negara milik kita bersama dan masa depannya ada di tangan kalian,” kata Mentan Amran.

Pertemuan antara 118 BEM dengan Menteri Pertanian ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komunikasi publik yang terbuka, transparan, dan berbasis data. Antusiasme mahasiswa yang tinggi, disertai keberanian menyampaikan kritik dan dukungan, menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan pertanian Indonesia sebagai fondasi ketahanan pangan, motor pertumbuhan ekonomi, dan pilar kedaulatan bangsa ke depan.