Hadapi Panen Raya, Petani dan Penyuluh Tingkatkan Kolaborasi

JAKARTA – Hasil amatan standing crop citra satelit Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukan bahwa pada Februari Maret 2023, Indonesia bisa memiliki stok beras hingga 4,3 juta ton. Dengan angka tersebut maka posisi beras Indonesia dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengungkapkan berdasarkan data Kerangka Sampling Area (KSA) BPS, diperkirakan luas panen raya di bulan Februari Maret tahun 2023 sebesar 1 juta hektar dan pada puncak panen raya bulan Maret mendatang sebesar 1,9 juta ton. Jika produksi rata-rata 5 ton per hektar dari 1 juta hektar, artinya minimal ada 10 juta ton gabah setara 5 sampai 6 juta ton beras.

“Tetapi sekali lagi kita harus lebih keras lagi dalam bekerja menyedikan kebutuhan beras bagi masyarakat Indonesia. Kita memang harus bergerak lebih cepat tetapi kita juga tidak boleh pede menghadapi 2023. Apalagi ada cuaca ekstrim global dan peringatan dunia tentang krisis”, tegas Mentan SYL.

Mentan SYL berharap produksi padi sesuai pantau satelit. Berdasarkan perkiraan BPS dan laporan dari daerah berjalan normatif sehingga sesuai arahan Presiden Jokowi, menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri ketersediaan beras tercukupi”, jelas Mentan SYL.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dedi Nursyamsi pada acara Ngobrol Asyik (Ngobras) volume 10, menyampaikan bahwa para pemerhati pertanian dan penyuluh pertanian bersama-sama mendorong para petani berproduksi dan mengenjot produktivitas (07/03).

“Saat ini petani dan keluarganya yang berjumlah 140 juta mengantungkan hidupnya pada harga gabah dan beras, kalau hasil penjualan mereka bagus dengan harga jual naik maka petani dan keluarganya akan tersenyum”, ujar Kabadan Dedi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat, Entang Saastraatmadja mengatakan untuk tahun 2023 tercatat 1,9 juta Ha sawah akan panen raya berbarengan dengan bulan Ramadhan dan ari raya Idul fitri.

Tantangan utama pemerintah saat ini yaitu pengendalian harga, kesepakatan pemerintah dengan pengusaha penggilingan padi. Selain itu juga programa penyuluhan ke depan serta menggeser status petani gabah ke petani beras dan tata kelola cadangan beras pemerintah”, ujar Entang.

Entang menambahkan bahwa solusi ke depan yang diperlukan diantaranya adalah sinergi dan kolaborasi dunia penyuluhan pertanian dengan revitalisasi penyuluhan pertanian serta penyuluhan pertanian di era milenia dengan titik kuat pembangunan pertanian dan nilai tukar petani.

Selain program Ngobras, BPPSDMP melalui Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) terus memaksimalkan kinerja program-program utamanya, salah satunya melalui program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) yang bertujuan peningkatan produktivitas tanaman dalam menghadapi perubahan iklim global, peningkatan IP, menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Rawa (DR) melalui penerapan teknologi Climate Smart Agriculture (CSA) atau Pertanian Cerdas Iklim (PCI). (HV/NF)

Komentar