Site icon

Mahasiswa Polbangtan Kementan Lakukan Pendampingan Program Hilirisasi dan Swasembada Gula Nasional

Kegiatan Tanam Perdana Program Bongkar Ratoon Kebun Tebu Rakyat. (Sumber Humas Polbangatn Gowa)

wartanionline.com, Bone – Kementerian Pertanian (Kementan) gencar membangun sinergi lintas lembaga untuk memperkuat program program hilirisasi. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa hilirisasi merupakan kunci peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian.

“Selama ini kita kuat di sektor hulu, tetapi hilirnya masih perlu didorong dan dioptimalkan. Kementan berkomitmen membangun sistem hilirisasi yang tidak hanya menekan impor, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menyejahterakan petani,” ujar Mentan Amran.

Pelaksanaan Tanam Perdana Program Bongkar Ratoon Kebun Tebu Rakyat. (Sumber Humas Polbangtan Gowa)

Pada Senin (17/11/2025) Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menggandeng Polbangtan Gowa serta Dinas Pertanian Kabupaten Bone melaksanakan Tanam Perdana Program Bongkar Ratoon Kebun Tebu Rakyat, di Lahan Percontohan Kelompok Tani Latobang, Desa Patimpeng, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone.

Program tanam perdana ini bertujuan untuk meningkatkan produksi tebu di Kabupaten Bone sekaligus memperkuat hilirisasi perkebunan tebu nasional. Kegiatan ini menjadi titik awal penyediaan bahan baku tebu yang berkualitas dan berkelanjutan bagi industri pengolahan gula di wilayah Bone.

Melalui program MBKM, Polbangtan Gowa mengirimkan mahasiswanya terlibat langsung melakukan pendampingan serta pengawalan program Bongkar Ratoon Kebun Tebu Rakyat di Kabupaten Bone.

Idha Widi Arsanti, selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam mencapai swasembada pangan.

“Mahasiswa, khususnya yang berasal dari Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), memiliki peran penting dalam mendorong transformasi pertanian modern dan menjadi bagian dari upaya mencapai swasembada pangan,” kata Santi.

Selain Polbangtan Gowa, Kegiatan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, Kelompok Tani Latobang, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Patimpeng, hingga mitra industri Sinergi Gula Nusantara.

Kabupaten Bone sendiri dipilih sebagai wilayah prioritas karena memiliki potensi lahan yang luas serta didukung keberadaan pabrik gula. Secara agronomis, Kecamatan Patimpeng memiliki iklim dan jenis tanah yang sangat cocok untuk tanaman tebu. Secara ekonomis, pengembangan tebu diyakini dapat meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, serta menambah pendapatan asli daerah.

Pada pelaksanaan awal ini, dilakukan penanaman 5 hektar kebun tebu rakyat dengan total 300.000 mata bibit varietas GMP 7, yang dikenal unggul dalam produktivitas. Pelaksanaan budidaya dilakukan oleh Kelompok Tani Latobang dengan pendampingan intensif dari penyuluh pertanian.

Pemerintah memberikan dukungan berupa benih unggul, pendampingan teknis, serta fasilitasi kemitraan dengan industri pengolahan gula agar petani memiliki akses pasar yang pasti dan berkelanjutan.

Pemerintah juga kembali menegaskan bahwa hilirisasi perkebunan merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan swasembada gula nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Sinergi Gula Nusantara menyampaikan komitmen untuk terus bermitra dengan petani tebu rakyat, memastikan pembelian hasil panen dan pendampingan kualitas secara berkelanjutan.

Melalui program ini, pemerintah menargetkan peningkatan produksi tebu rakyat di Bone. Dengan produktivitas tebu yang rata-rata mencapai 70 ton per hektar, wilayah ini dinilai sangat potensial dalam mendukung swasembada gula.

Hilirisasi di sektor tebu diyakini akan menghadirkan nilai tambah di tingkat petani dan daerah, membuka lebih banyak lapangan kerja, menarik investasi pengolahan gula, dan memperkuat ekonomi lokal.

Ke depan, program ini akan terus dilanjutkan melalui perluasan areal tanam serta peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan terpadu.

Exit mobile version