Diskusi ini juga menjadi ruang bagi mahasiswa dari berbagai daerah untuk menyampaikan kondisi pertanian di wilayah mereka. Gregori, Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyampaikan bagaimana tantangan ketahanan pangan di daerahnya bisa dijawab dengan kebijakan yang lebih berpihak pada petani. “Sebagai anak NTT, saya berterima kasih karena aspirasi mahasiswa dan masyarakat bisa didengar serta diimplementasikan dalam kebijakan pertanian nasional,” ujarnya.

Senada dengan Gregori, Alwi Sofyan dari Institut Pertanian STIPER Yogyakarta menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga distribusi dan akses yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. “Dengan program swasembada pangan, lahan-lahan pertanian dioptimalkan, pupuk didistribusikan langsung, dan berbagai langkah lain diambil. Harapan kami, ke depan Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri dalam ketahanan pangan,” kata Alwi.

Diskusi di Kantor Kementerian Pertanian itu lebih dari sekadar pertemuan formal. Ia menjadi jembatan antara mahasiswa, sebagai calon pemimpin masa depan, dengan pemegang kebijakan yang menentukan arah pertanian Indonesia. Para peserta pulang dengan keyakinan bahwa ketegasan Menteri Amran bukan sekadar retorika, melainkan komitmen nyata dalam membangun pertanian yang lebih kuat dan berdaya saing. Mereka percaya bahwa dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari seluruh elemen bangsa, pertanian Indonesia bisa menjadi pilar ketahanan dan kedaulatan pangan.