OJK Lantik Pejabat Baru Bursa Komoditas Strategis Tekan Transfer Pricing

wartanionline.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat struktur pengaturan dan pengawasan sektor komoditas strategis dengan melantik Henry Rialdi sebagai Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi memimpin pelantikan tersebut di Jakarta pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Pengangkatan Henry menjadi bagian dari langkah OJK memperkuat tata kelola perdagangan komoditas nasional. Kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan transparansi pembentukan harga serta melindungi nilai tambah komoditas Indonesia.

Penguatan pengawasan menjadi penting karena Indonesia merupakan salah satu produsen utama berbagai mineral dan komoditas strategis di pasar global. Namun, besarnya potensi produksi belum sepenuhnya diikuti kemampuan untuk menentukan pembentukan harga di dalam negeri.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah praktik transfer pricing dan under-invoicing. Praktik tersebut berpotensi mengurangi nilai transaksi yang tercatat dan pada akhirnya dapat menggerus nilai tambah yang seharusnya diperoleh Indonesia.

Melalui Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, OJK berupaya membangun mekanisme perdagangan yang lebih teratur, transparan, dan akuntabel.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari implementasi amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dengan pengawasan yang lebih kuat, transaksi komoditas diharapkan dapat berlangsung dengan mekanisme yang lebih sehat serta mempersempit ruang bagi praktik manipulasi harga.

Sebagai Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, Henry Rialdi akan memiliki peran penting dalam memastikan fungsi pengaturan dan pengawasan bursa berjalan secara efektif.

Pengawasan tersebut mencakup upaya menjaga integritas perdagangan, memperkuat kepatuhan pelaku usaha, serta memastikan mekanisme pembentukan harga berjalan secara transparan.

Keberadaan bursa diharapkan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya transaksi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan referensi harga komoditas domestik.

Jika mekanisme tersebut berjalan optimal, pelaku usaha akan memiliki acuan harga yang lebih jelas dalam melakukan transaksi. Pemerintah juga dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai perkembangan pasar komoditas strategis.

Transparansi data menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan bursa komoditas. Informasi mengenai harga penutupan bursa dan pasar fisik dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha dalam menentukan strategi perdagangan.

Ketersediaan data yang akurat juga membantu perusahaan mengantisipasi risiko akibat perubahan harga komoditas di pasar global.

Bagi pemerintah dan regulator, data transaksi yang terintegrasi dapat digunakan untuk memperkuat pengawasan sekaligus mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam perdagangan.

Karena itu, OJK mendorong pengelolaan dan penyediaan data perdagangan yang kredibel. Semakin transparan informasi pasar, semakin besar pula peluang terciptanya persaingan usaha yang sehat.

Penguatan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada akhirnya diarahkan untuk memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.

Pembentukan harga yang lebih transparan di dalam negeri dapat membantu Indonesia memperoleh posisi tawar yang lebih kuat dalam perdagangan komoditas internasional.

Langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara serta mendorong terciptanya ekosistem perdagangan yang memberikan kepastian bagi pelaku industri.

Kepercayaan investor dan pelaku usaha terhadap pasar komoditas domestik akan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan kebijakan ini. Untuk itu, integritas perdagangan dan konsistensi pengawasan harus terus dijaga.

Pelantikan Henry Rialdi menandai babak baru dalam penguatan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif di tengah kompleksitas perdagangan komoditas global.

OJK perlu terus membangun sinergi dengan pemerintah, pelaku industri, bursa, dan pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi tersebut diperlukan agar mekanisme perdagangan dapat berjalan efisien sekaligus melindungi kepentingan nasional.

Dengan tata kelola yang semakin kuat, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi produsen komoditas strategis, tetapi juga memiliki peran lebih besar dalam menentukan referensi harga dan arah perdagangan komoditas di tingkat global.

Penguatan bursa pun menjadi bagian dari agenda yang lebih besar, yakni memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya dan perdagangan komoditas yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.