Pemerintah Dorong Petani Sawit Masuk Industri Hilir, Koperasi Disiapkan Miliki Pabrik CPO

wartanionline.com – Pemerintah Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan peran petani kelapa sawit dalam industri hulu hingga hilir melalui penguatan kelembagaan koperasi. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) juga diminta lebih aktif mengajak petani terlibat dalam sektor pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sawit.

Dukungan tersebut mengemuka dalam pembukaan Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (PENAS) III yang diselenggarakan APKASINDO di Menara Peninsula Hotel, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan HUT APKASINDO ke-26 tersebut didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan diikuti pengurus APKASINDO dari 25 provinsi.

Hadir dalam kegiatan itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa agenda hilirisasi sawit harus diawali dengan pembenahan sektor hulu, khususnya pada tingkat usaha tani.

Menurutnya, pengembangan industri pengolahan tidak akan berjalan optimal apabila fondasi produksi dan sistem pendukung di tingkat petani belum tertata dengan baik.

“Pengembangan pengolahan di bagian hilir butuh pondasi yang baik di tingkat usaha tani. Karena itu, penataan kegiatan budidaya dan sistem pendukungnya menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari agenda hilirisasi sawit,” jelas Rachmat.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan agenda hilirisasi sawit. Karena itu, dukungan petani melalui APKASINDO dinilai penting agar perencanaan pembangunan dapat berjalan baik dan manfaatnya turut dirasakan para pelaku usaha, termasuk pekebun.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong pengembangan pabrik kelapa sawit berbasis koperasi sebagai langkah konkret meningkatkan keterlibatan petani dalam industri pengolahan.

Kementerian Koperasi, kata dia, siap mendampingi koperasi petani untuk memasuki sektor industri pengolahan, termasuk memfasilitasi akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

“Saya mendorong koperasi petani sawit memperluas peranannya hingga ke industri pengolahan. Koperasi dibutuhkan dalam hilirisasi agar petani memperoleh manfaat yang lebih besar dari rantai usaha sawit,” tegas Ferry.

Dalam paparannya, Ferry juga menyampaikan rencana pengembangan pabrik kelapa sawit berbasis koperasi dengan kapasitas sekitar 60 ton per jam dan didukung luasan kebun mencapai 7.000 hektare.

“Kami siap mendampingi koperasi-koperasi APKASINDO untuk bikin pabrik-pabrik kelapa sawit dan CPO,” ujarnya.

Selain itu, Ferry mendorong penguatan kemitraan antara koperasi petani sawit dengan PT Agrinas Palma Nusantara dalam pengelolaan perkebunan.

Ia meminta APKASINDO mengambil peran lebih besar dalam memperkuat koperasi anggotanya agar mampu menjadi mitra usaha yang memiliki posisi lebih kuat dalam rantai industri sawit.

“Saya minta APKASINDO dapat berperan memperkuat koperasi anggotanya sebagai mitra usaha,” ungkapnya.

Ketua Umum APKASINDO, Gulat ME Manurung, menyambut baik dukungan pemerintah dalam memperkuat keterlibatan petani sawit pada sektor hilirisasi.

Menurutnya, pengembangan industri hilir harus memberikan ruang lebih besar kepada pekebun untuk menikmati nilai tambah dari komoditas yang mereka hasilkan.

“Hilirisasi sawit pro petani perlu membuka ruang lebih besar bagi pekebun untuk menikmati nilai tambah komoditas. Pengembangan industri tidak cukup hanya meningkatkan kapasitas pengolahan, tetapi juga perlu memperhatikan peluang kemitraan, akses usaha, dan keterlibatan petani dalam rantai nilai sawit,” kata Gulat.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara petani swadaya, pabrik kelapa sawit komersial atau pabrik tanpa kebun, serta pabrik yang terhubung dengan kebun inti dan plasma.

Menurut Gulat, masing-masing pihak memiliki hubungan pasokan dan kepentingan usaha yang perlu dipahami bersama agar perbedaan kepentingan tidak berkembang menjadi konflik yang justru merugikan petani.

Selain hilirisasi, persoalan harga tandan buah segar (TBS) sawit juga menjadi salah satu agenda penting dalam PENAS III APKASINDO.

Gulat menilai kepastian harga TBS di tingkat kebun sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani, biaya pemeliharaan, serta kemampuan pekebun menjaga produktivitas tanaman.

Karena itu, upaya stabilisasi harga TBS dan penguatan posisi tawar petani menjadi bagian penting dalam mendorong kesejahteraan pekebun sawit.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mendorong organisasi petani sawit tersebut menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus menjembatani kepentingan petani, dunia usaha, dan pemerintah.

Menurutnya, dukungan terhadap kebijakan pemerintah perlu berjalan beriringan dengan keberanian organisasi dalam menyampaikan aspirasi dan keberatan apabila terdapat regulasi yang berpotensi merugikan petani.

Dengan demikian, APKASINDO diharapkan tidak hanya menjadi wadah perjuangan pekebun, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong kebijakan perkebunan sawit yang memberikan manfaat bagi petani dan keberlanjutan industri nasional.