BI Perkuat Ketahanan Pangan di Maluku Utara, Gandeng Daerah Lain Kendalikan Inflasi

wartanionline.com – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat upaya pengendalian inflasi di Provinsi Maluku Utara melalui peningkatan produktivitas pertanian, penguatan kerja sama antardaerah, serta penataan ekosistem pangan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Berbagai program strategis dilakukan, mulai dari Sekolah Lapang budidaya bawang merah di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Selatan, fasilitasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga penguatan kerja sama distribusi komoditas pangan dengan sejumlah daerah.

Deputi Kepala Perwakilan BI, Fadhil Muhammad, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi secara terintegrasi, mulai dari sisi produksi hingga distribusi pangan.

“Di Maluku Utara, Bank Indonesia menggelar Sekolah Lapang budidaya bawang merah di Halmahera Timur dan Halmahera Selatan. Sinergi ini diperkuat melalui business matching pembiayaan KUR bersama perbankan,” kata Fadhil dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).

Ia menjelaskan, hingga Oktober 2026, BI telah menyalurkan dukungan sarana dan prasarana pertanian serta perikanan kepada sembilan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan) dan empat kelompok nelayan.

Bantuan tersebut mencakup bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta alat tangkap guna mendorong produktivitas dan meningkatkan hasil produksi daerah.

Selain memperkuat produksi, BI bersama pemerintah daerah juga mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk sejumlah komoditas pangan penyumbang inflasi. Langkah ini bertujuan memperlancar distribusi sekaligus memperpendek rantai pasok hingga ke tingkat pasar.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni menjajaki kerja sama pasokan bawang merah antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ternate dan Kota Probolinggo.

Kerja sama lainnya dilakukan melalui skema business to business antara offtaker di Kabupaten Halmahera Utara dan champion komoditas cabai rawit di Kabupaten Malang.

“Hal tersebut direalisasikan di Maluku Utara melalui inisiatif KAD komoditas bawang merah antara TPID Kota Ternate dengan Kota Probolinggo, serta KAD secara business to business antara offtaker di Kabupaten Halmahera Utara dengan champion komoditas cabai rawit di Kabupaten Malang yang dalam distribusinya didukung oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui pemanfaatan pesawat milik TNI-AU,” ungkapnya.

Di sisi lain, BI juga mendorong penguatan ekosistem pangan melalui penjajakan kerja sama antara kelompok tani, Koperasi Desa Merah Putih, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai calon penyerap hasil produksi atau offtaker.

Upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi program Karsa Tata yang berfokus pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan, termasuk memastikan ketersediaan pasokan sesuai kebutuhan daerah.

BI turut memperkuat sinergi dengan Bapanas melalui pengembangan neraca pangan. Instrumen ini diharapkan dapat menjadi sistem peringatan dini terhadap potensi defisit pangan sekaligus menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga.

Program Urban Farming Tambah Pasokan Sayuran

Pengendalian inflasi di Maluku Utara juga dilakukan melalui program urban farming bertajuk “Rindang Berseri” yang menjadi salah satu program unggulan TPID Maluku Utara.

Program tersebut memanfaatkan lahan tidur milik pemerintah melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pelaksanaannya melibatkan TP-PKK, pondok pesantren, serta rumah tangga di Kota Ternate untuk meningkatkan produksi pangan lokal.

Fadhil menyebutkan, program tersebut telah memberikan tambahan pasokan sayuran, khususnya komoditas kangkung. Sementara itu, tanaman cabai rawit masih dalam tahap perawatan.

“Inisiatif lainnya dilaksanakan di Ternate melalui kolaborasi bersama TP-PKK, pondok pesantren, dan rumah tangga. Pelaksanaan ‘Rindang Berseri’ di Kota Ternate turut menambah pasokan kangkung sebesar 2,7–4,5 ton per bulan, sementara komoditas cabai rawit saat ini memasuki tahap perawatan dengan potensi panen mencapai 1,35–2,7 ton per bulan,” ujarnya.

Inflasi Pangan Dijaga pada Kisaran 3–5 Persen

Fadhil menegaskan, pengendalian inflasi pangan menjadi perhatian penting karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah yang rentan terhadap perubahan harga kebutuhan pokok.

Oleh karena itu, inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food perlu dijaga dalam kisaran sasaran 3–5 persen, sebagaimana disepakati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada 29 Januari 2026.

Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan melalui kolaborasi BI, pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta mitra strategis dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID).

Strategi pengendalian inflasi tersebut turut dibahas dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A. M. Djiwandono bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Acara itu juga dihadiri sejumlah kepala daerah se-Sulampua.

GPIPS Sulampua 2026 mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”.

Melalui konsep “Tallukarsa Pangan Sulampua” yang berarti tiga daya upaya, program tersebut mencakup Karsa Daya untuk memperkuat kapasitas produksi, Karsa Sambung untuk meningkatkan konektivitas dan kerja sama antardaerah, serta Karsa Tata untuk memperkuat kelembagaan dan ekosistem pangan.

Penguatan strategi tersebut dinilai penting mengingat karakteristik wilayah Sulampua yang terdiri atas banyak pulau, dengan sentra produksi dan wilayah konsumsi yang tersebar.

Ketimpangan pasokan, tantangan distribusi, serta risiko perubahan iklim, termasuk fenomena El Nino, berpotensi memengaruhi produksi dan kelancaran pasokan pangan.

“Karena itu, pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui stabilisasi harga dalam jangka pendek, tetapi juga dengan memperkuat produksi, memperlancar distribusi, dan membangun rantai pasok pangan yang lebih efisien,” pungkas Fadhil.