Petani Sawit Jambi Tolak Moratorium PKS demi Tekan Biaya Logistik
- account_circle redaksi
- calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ketidakselarasan dengan Ambisi Hilirisasi
Selain persoalan biaya logistik, organisasi petani juga menyoroti ketidakkonsistenan kebijakan tersebut dengan ambisi Provinsi Jambi dalam membangun industri hilir sawit. Menurut para petani, pengembangan industri hilir seharusnya didukung dengan ketersediaan infrastruktur pengolahan yang memadai di dekat sentra produksi. Dengan memastikan pasokan bahan baku yang lancar dari perkebunan di dalam provinsi, maka ekosistem industri sawit akan lebih efisien dan berkelanjutan.
Petani menilai bahwa moratorium pendirian PKS justru akan menjadi bumerang, terutama ketika produksi TBS meningkat di masa depan. Tanpa adanya penambahan kapasitas pabrik yang sebanding dengan peningkatan produksi, petani akan kesulitan menyerap hasil panen mereka secara optimal. Oleh karena itu, POPSI dan JPNS Provinsi Jambi mendesak pemerintah untuk meninjau kembali rencana tersebut dan mencari solusi lain yang lebih berpihak pada kesejahteraan petani swadaya di lapangan.
Pemerintah Provinsi Jambi diharapkan dapat membuka ruang dialog lebih luas dengan para pemangku kepentingan, termasuk organisasi petani, sebelum mengambil keputusan final terkait tata kelola pabrik. Penataan industri sawit yang ideal seharusnya mampu menyeimbangkan antara kepentingan regulasi pemerintah dan realitas ekonomi yang dihadapi oleh petani di tingkat tapak. Keberlanjutan industri kelapa sawit di Jambi sangat bergantung pada kemudahan akses petani terhadap fasilitas pengolahan yang efisien dan berkeadilan.
- Penulis: redaksi
Saat ini belum ada komentar