Petani Sawit Jambi Tolak Moratorium PKS demi Tekan Biaya Logistik
- account_circle redaksi
- calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) bersama Jaringan Petani Sawit Nasional (JPNS) Provinsi Jambi secara resmi menyatakan penolakan terhadap rencana Pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan moratorium pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) baru. Pernyataan sikap tersebut disampaikan pada Jumat, 7 Agustus 2026, sebagai respons atas kebijakan yang tertuang dalam surat Gubernur Jambi Nomor 1637/DISBUN-3/VII/2026 tertanggal 27 Juli 2026. Surat tersebut diketahui berisi instruksi permintaan data PKS kepada delapan kabupaten di seluruh wilayah Provinsi Jambi sebagai langkah awal pelaksanaan kebijakan pembatasan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit di daerah tersebut.
Penolakan ini menjadi krusial karena kebijakan tersebut dinilai akan memberikan dampak sistemik yang merugikan bagi keberlangsungan ekonomi petani swadaya di Jambi. Dengan adanya pembatasan jumlah pabrik, jarak tempuh yang harus dilalui petani untuk menjual Tandan Buah Segar (TBS) akan semakin jauh, yang pada akhirnya memicu lonjakan biaya logistik. Selain itu, keterbatasan akses ke pabrik pengolahan akan melemahkan posisi tawar petani swadaya di hadapan pembeli, sehingga mereka tidak memiliki banyak pilihan dalam menentukan harga jual hasil panen. Kondisi ini dianggap tidak sejalan dengan semangat pengembangan industri hilir sawit yang sedang digalakkan oleh pemerintah daerah.
- Penulis: redaksi
Saat ini belum ada komentar