Petani Sawit Jambi Tolak Moratorium PKS demi Tekan Biaya Logistik
- account_circle redaksi
- calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ringkasan cepat
- Organisasi petani sawit di Jambi menolak rencana pemerintah provinsi untuk menghentikan pembangunan pabrik baru karena dinilai akan membebani ekonomi petani.
- Kebijakan moratorium pendirian PKS dianggap sebagai instrumen yang tidak tepat dalam upaya memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit di daerah.
- Petani swadaya khawatir bahwa pembatasan pabrik akan memperjauh jarak tempuh penjualan TBS dan meningkatkan ongkos angkut TBS secara signifikan.
Dampak Ekonomi bagi Petani Swadaya
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menegaskan bahwa pihaknya memahami niat Pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan penataan tata kelola perkebunan yang lebih baik. Namun, ia menekankan bahwa moratorium pendirian PKS bukanlah solusi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Pembatasan jumlah pabrik justru akan menciptakan hambatan baru bagi petani swadaya yang selama ini sudah berjuang dengan biaya operasional yang tinggi.
Saat ini, petani di Jambi sudah harus menanggung beban ongkos angkut TBS yang mencapai Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per kilogram akibat jarak tempuh yang terlalu jauh menuju pabrik pengolahan. Jika pemerintah tetap melanjutkan rencana moratorium, maka beban biaya logistik tersebut dipastikan akan terus meningkat. Hal ini akan semakin menekan pendapatan petani dan membuat posisi tawar mereka di pasar menjadi sangat lemah karena minimnya alternatif tempat penjualan hasil panen.
- Penulis: redaksi
Saat ini belum ada komentar