Potensi Surya 3.294 GW, Indonesia Genjot PLTS 100 GWp untuk Kurangi Ketergantungan Energi Impor

wartanionline.com – Indonesia memiliki potensi energi surya mencapai 3.294 gigawatt (GW), tetapi pemanfaatannya masih sangat rendah. Di tengah ketergantungan terhadap impor minyak dan gas bumi (migas), pemerintah kini mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Dari total potensi energi baru dan terbarukan (EBT) Indonesia yang mencapai sekitar 3.687 GW, energi surya menyumbang porsi terbesar. Namun, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang disampaikan dalam Indonesia Sustainable Energy Week 2026 menunjukkan, pemanfaatan EBT hingga 2026 baru mencapai sekitar 16,28 GW atau kurang dari 0,5 persen dari total potensi yang tersedia.

Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap energi impor masih cukup besar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor migas selama Januari-Agustus 2026 mencapai 29,30 miliar dollar AS. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor migas yang hanya sekitar 8,01 miliar dollar AS.

Kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang pemerintah mempercepat pengembangan energi terbarukan, khususnya tenaga surya.

PT PLN (Persero) menyatakan siap mendukung program pembangunan PLTS 100 GWp. Direktur Utama PLN Suroso Isnandar mengatakan, pengembangan pembangkit surya diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pasokan listrik sekaligus menekan biaya produksi listrik dalam jangka panjang.

“Bapak Presiden telah mempunyai program yang luar biasa, kita (Indonesia) akan bangun PLTS yang in the long run dapat menjaga sustainability pasokan dan harapannya bisa menekan biaya produksi listrik,” kata Suroso.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai pertemuan jajaran PLN dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Program PLTS 100 GWp sebelumnya diluncurkan pemerintah di Gilimanuk, Jembrana, Bali, pada 25 Agustus 2026. Tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5,3 GWp yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Jawa, Bali, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.

Salah satu peluang pemanfaatan energi surya untuk mengurangi ketergantungan energi impor berada di sektor ketenagalistrikan, khususnya melalui program dedieselisasi atau pengurangan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Selama ini, PLTD masih menjadi sumber listrik di banyak wilayah terpencil dan kepulauan. Operasional pembangkit tersebut membutuhkan pasokan bahan bakar yang harus dikirim secara berkala ke lokasi pembangkit.

Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) yang merujuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 mencatat sekitar 3.996 generator diesel masih tersebar di 1.234 lokasi terpencil.

PLN menargetkan pasokan listrik dari PLTD dapat dikurangi sekitar 80 persen pada 2030.

Pemerintah menjalankan strategi dedieselisasi melalui penggantian PLTD dengan pembangkit EBT yang dilengkapi sistem penyimpanan energi. Selain itu, sistem kelistrikan yang sebelumnya terisolasi juga dapat dihubungkan dengan jaringan listrik yang lebih besar.

Dampak program tersebut mulai terlihat di Pulau Rengit, Kepulauan Bangka Belitung. PLTS berkapasitas 78 kilowatt peak (kWp) di wilayah tersebut mampu meningkatkan pelayanan listrik dari sebelumnya sekitar 12 jam menjadi 24 jam sehari.

Kementerian ESDM juga mencatat biaya pokok penyediaan listrik di lokasi tersebut turun sekitar Rp 4.400 per kilowatt hour (kWh) atau 26 persen.

Contoh lainnya terdapat di Desa Sembur, Kepulauan Riau. PLTS berkapasitas 0,92 MWp di wilayah itu dimanfaatkan untuk mendukung operasional fasilitas cold storage berkapasitas 5 ton dan mesin pembuat es berkapasitas 4 ton yang menunjang aktivitas nelayan.

Kedua proyek tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan energi surya tidak hanya berkaitan dengan penambahan kapasitas pembangkit, tetapi juga peningkatan layanan listrik dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

IESR menilai dedieselisasi dapat menjadi salah satu langkah awal yang terukur dalam pelaksanaan program PLTS 100 GWp. Pasalnya, lokasi PLTD yang berpotensi diganti telah teridentifikasi dan kebutuhan listriknya sudah tersedia.

Meski demikian, pengembangan PLTS dalam skala besar tidak cukup hanya dengan membangun panel surya. Ketersediaan sistem penyimpanan energi dan kesiapan jaringan listrik menjadi faktor penting.

Produksi listrik PLTS bergantung pada intensitas sinar matahari sehingga tidak selalu sesuai dengan pola kebutuhan listrik masyarakat. Ketika matahari terbenam, pembangkit surya tidak lagi menghasilkan listrik seperti pada siang hari.

Karena itu, baterai dibutuhkan untuk menyimpan energi yang dihasilkan pada siang hari agar dapat digunakan ketika produksi PLTS menurun.

Dalam RUPTL PLN 2025-2034, pemerintah merencanakan tambahan sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW. Kapasitas tersebut terdiri dari 6 GW pembangkit listrik tenaga air dengan teknologi pumped storage dan 4,3 GW battery energy storage system (BESS).

Selain baterai, penguatan jaringan transmisi juga diperlukan. Pasalnya, lokasi dengan potensi energi terbarukan yang besar belum tentu berdekatan dengan pusat kebutuhan listrik.

Tanpa jaringan dan penyimpanan yang memadai, tambahan kapasitas pembangkit berisiko tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

IESR menilai implementasi PLTS 100 GWp perlu didukung kesiapan jaringan, pembiayaan, teknologi penyimpanan energi, dan kepastian regulasi.

Pengembangan PLTS 100 GWp juga membutuhkan penyesuaian perencanaan ketenagalistrikan nasional.

Dalam RUPTL PLN 2025-2034, tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi direncanakan mencapai 69,5 GW. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52,9 GW atau sekitar 76 persen berasal dari EBT dan sistem penyimpanan energi.

PLTS memperoleh porsi tambahan terbesar, yakni 17,1 GW. Selanjutnya terdapat tenaga air sebesar 11,7 GW, angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan nuklir 0,5 GW.

Target PLTS 100 GWp membuat skala pengembangan tenaga surya jauh lebih besar dibandingkan rencana yang tercantum dalam RUPTL saat ini.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah perlu merevisi RUPTL agar program PLTS 100 GWp memiliki landasan dalam perencanaan ketenagalistrikan.

“Tidak mungkin program jalan tanpa ada landasan aturannya,” kata Bahlil seusai menghadiri Electricity Connect 2026 di Tangerang, Banten, Selasa (22/9/2026).

Dalam proses revisi tersebut, PLN mengusulkan tambahan lebih dari 50 GWp PLTS dan sekitar 142 gigawatt hour (GWh) sistem penyimpanan baterai.

Penambahan pembangkit energi terbarukan belum otomatis membuat Indonesia mandiri secara energi. Pasalnya, kebutuhan minyak masih besar, terutama untuk sektor transportasi dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya.

Karena itu, pengembangan EBT perlu diikuti elektrifikasi di sektor lain. Penggunaan kendaraan listrik, peralihan proses produksi industri ke energi listrik, serta pemanfaatan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dapat memperluas penggunaan energi yang diproduksi di dalam negeri.

Selain persoalan konsumsi, kemandirian energi juga berkaitan dengan kemampuan industri nasional menyediakan teknologi dan komponen pembangkit.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menilai penguatan rantai pasok menjadi bagian penting dalam pengembangan energi nasional.

“Pengembangan energi harus bisa membantu ekosistem dan rantai pasok. Kalau rantai pasok terganggu, maka tidak ada kemandirian,” kata Rachmat saat bertemu jajaran PLN di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Menurut Rachmat, pengembangan energi perlu memperhatikan tiga aspek sekaligus, yakni kemampuan pasokan, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan.

Bappenas bersama PLN juga berencana menyusun peta jalan pengembangan energi sekaligus memperkuat industri dan rantai pasok dalam negeri.

Hal ini penting mengingat pembangunan PLTS dalam skala besar membutuhkan panel surya, baterai, dan berbagai komponen pendukung lainnya. Apabila kebutuhan teknologi tersebut masih bergantung pada impor, ketergantungan energi Indonesia berpotensi hanya berubah bentuk, dari ketergantungan pada bahan bakar menjadi ketergantungan pada teknologi dan komponen pembangkit.

Pada akhirnya, target PLTS 100 GWp tidak cukup diukur dari jumlah kapasitas pembangkit yang berhasil dibangun. Keberhasilannya juga ditentukan oleh kemampuan jaringan menyalurkan listrik, ketersediaan penyimpanan energi, penguatan industri dalam negeri, serta meningkatnya penggunaan energi listrik di berbagai sektor.

Pengalaman Pulau Rengit menunjukkan bahwa pembangkit surya berkapasitas relatif kecil pun dapat memberikan perubahan nyata. Dari layanan listrik sekitar 12 jam, masyarakat kini dapat menikmati listrik sepanjang hari.

Dalam skala nasional, tantangan berikutnya adalah memastikan potensi energi surya yang besar benar-benar menjadi pasokan listrik yang andal, terjangkau, dan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi dari luar negeri.