Peserta Kongres Umat Islam Indonesia VIII: Presiden Punya Tiga Mentan Amran, Selesai

wartanionline.com, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendapat apresiasi langsung dari peserta Kongres Umat Islam Indonesia VIII atas keberaniannya membenahi persoalan mendasar di sektor pangan. Bahkan, seorang peserta menilai Presiden Prabowo Subianto membutuhkan lebih banyak sosok seperti Amran agar berbagai persoalan bangsa dapat dituntaskan.

Pujian tersebut disampaikan dalam dialog Mentan Amran bersama peserta Kongres Umat Islam Indonesia VIII yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Minggu (26/7).

“Bapak (Mentan Amran) itu tidak ditopang oleh kepentingan yang lain. Bapak Prabowo kalau butuh paling tidak tiga kayak Bapak, selesai. Bagaimana koordinasi sehingga orang potensial seperti Bapak tidak hanya Bapak satu orang?” tanya peserta.

Kegiatan Kongres Umat Islam Indonesia VIII. (Sumber Humas Polbangtan Gowa)

Menanggapi hal tersebut, Mentan Amran menegaskan capaian pemerintah di sektor pangan bukan hasil kerja satu orang. Menurutnya, swasembada pangan merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, akademisi, hingga para ulama.

“Koordinasi sudah kita lakukan. Swasembada ini bukan saya, bukan aku, tetapi kita, termasuk MUI. Kalau bukan MUI yang memberi nasihat, kami tidak mungkin bisa bekerja dengan baik karena kita harus menjadi teladan bagi puluhan ribu pegawai di kementerian. Tidak ada sukses yang bisa berdiri sendiri,” ujar Mentan Amran.

Dialog kemudian mengarah pada persoalan tata kelola sawit. Peserta menyampaikan aspirasi petani yang selama ini dinilai masih menghadapi keterbatasan akses terhadap industri pengolahan. Menurutnya, pembangunan pabrik di sentra produksi sawit diperlukan agar nilai tambah tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga kembali kepada petani.

“Banyak keluhan dari para petani sawit. Mereka punya hasil sawit, tetapi tidak punya pabrik minyak goreng karena pabrik-pabrik dikuasai oligarki. Usulan para petani adalah agar di kawasan-kawasan sawit dibangun pabrik-pabrik sehingga nilai tambahnya bisa dinikmati masyarakat,” ujar peserta.

Mentan Amran mengatakan pemerintah terus membenahi tata kelola sawit, termasuk menertibkan kawasan yang tidak sesuai ketentuan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.

“Yang ilegal itu diambil negara bersama asetnya, termasuk pabrik-pabriknya. Itu nilainya ratusan triliun rupiah. Seingat saya, kebijakan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Memang masih ada yang belum selesai, tetapi satu per satu terus kita benahi,” jawab Mentan Amran.

Ia menegaskan pembenahan sawit harus diikuti hilirisasi agar Indonesia tidak berhenti sebagai pemasok bahan baku, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi di dalam negeri.

Mentan Amran juga mengungkapkan persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah, yakni dugaan penyimpangan dalam distribusi minyak goreng, termasuk permainan harga dan pengurangan isi kemasan yang merugikan masyarakat.

“Minyak goreng sudah harganya tinggi, dikurangi juga takarannya, hanya sekitar 700 cc, tidak cukup satu kilogram. Ini kami tindak. Ada yang didenda Rp11 triliun. Kalau benar, benar. Kalau salah, salah. Tidak usah remang-remang,” tegasnya.

Menurut Mentan Amran, persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia, tetapi sempat mengalami kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.

“Minyak goreng kita terbesar di dunia, tetapi di negara kita pernah langka. Ini yang sedang kita luruskan. Kami lapor kepada Bapak Presiden waktu itu. Arahan Beliau hanya satu, ‘gas full, Pak Mentan’. Setelah itu kami bersurat kepada Kapolri untuk dilakukan penindakan,” katanya.

Aspirasi peserta kemudian meluas ke sektor peternakan. Pemerintah diminta memperkuat pembenahan tata niaga ayam dan telur yang dinilai masih menghadapi persoalan penguasaan pasar oleh perusahaan besar.

“Mohon juga jangan hanya terkait tata niaga sawit atau komoditas pertanian lain, tapi banyak kartel yang belum tersentuh, misalnya ayam dan telur. Sekitar 80 persen peternakan dikuasai dua perusahaan. Mohon tata niaga peternakan menjadi perhatian prioritas,” ujar peserta.

Menanggapi hal tersebut, Mentan Amran mengakui masih terdapat tantangan dalam tata niaga ayam dan telur. Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan model pengembangan peternakan yang memperkuat posisi masyarakat melalui dukungan di sektor hulu dan pengembangan usaha di hilir.

Pemerintah akan mendorong BUMN memperkuat sektor hulu, termasuk dukungan pakan dan bibit atau day old chick (DOC), sementara masyarakat didorong mengembangkan usaha peternakan di sektor hilir.

“Target kita, semua pulau mandiri protein, kemudian mandiri pangan, kemudian mandiri etanol. Hulu dibantu pakannya, dibantu DOC-nya, kemudian yang membangun di hilir rakyat kecil sehingga peternak tidak dipermainkan,” ujarnya.

Mentan Amran menegaskan pembenahan tata niaga tersebut merupakan bagian dari agenda besar hilirisasi pertanian. Indonesia, kata dia, memiliki sumber daya alam yang besar dan harus mampu mengolahnya di dalam negeri agar nilai tambahnya dinikmati masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan pangan dan energi.

“Indonesia sangat kaya. Kita hilirisasi saja CPO dan kelapa di negara kita, lima sampai sepuluh tahun ke depan kalau ini berjalan, Indonesia bisa benar-benar berdaulat energi dan berdaulat pangan,” katanya.

Dalam forum tersebut, Mentan Amran juga mengajak pondok pesantren mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan dukungan bagi pesantren yang memiliki lahan produktif, mulai dari pengolahan lahan tanpa biaya, penyediaan bibit komoditas perkebunan, hingga pendampingan budidaya.

“Kalau ada pesantren yang membutuhkan, ada bibit tebu, kakao, kelapa, mente, kopi, semuanya gratis dari Bapak Presiden. Pengolahan lahannya juga gratis. Bibitnya gratis. Tinggal lahannya disiapkan, nanti kami tanami,” ujar Mentan Amran.

Menurutnya, pesantren memiliki potensi besar menjadi basis produksi pangan sekaligus membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat. Dukungan tersebut merupakan bagian dari pengembangan sekitar 870 ribu hektare komoditas perkebunan strategis yang tengah dijalankan pemerintah.

Mentan Amran menilai penguatan sektor pertanian tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Tata niaga harus dibenahi, hilirisasi harus diperkuat, dan masyarakat harus diberi ruang lebih besar untuk mengambil manfaat ekonomi dari sumber daya yang dimiliki.

Karena itu, kolaborasi pemerintah dengan petani, peternak, pesantren, ulama, dunia usaha, akademisi, hingga seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Koordinasi sudah kita lakukan. Swasembada ini bukan saya, bukan aku, tetapi kita,” pungkas Mentan Amran.